Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga AMI MEDAN: Februari 2012

Jumat, 24 Februari 2012

Koleksi foto

Album 1

Album 2

Album 3

Album 4

Kamis, 23 Februari 2012

FASILITAS BANGUNAN PELABUHAN

Pengertian:

Fasilitas bangunan pelabuhan adalah suluruh bangunan / konstruksi yang berada dalam daerah kerja suatu pelabuhan baik itu di darat maupun di laut yang merupakan saran pendukung guna memperlancar jalannya kegiatan yang ada dalam pelabuhan.

JENIS – JENIS BANGUNAN PELABUHAN

1. Bangunan Pelabuhan berdasarkan letaknya:

a. Di laut:

- Alur pelayaran

Yaitu daerah yang dilalui kapal sebelum masuk ke dalam wilayah pelabuhan. Alur ayaran ini dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu (pertama) artificial channel adalah alur yang sengaja dibuat sebagai jalan masuk kapal ke dermaga dengan mengadakan pengerukan dan (kedua) natural channel yaitu alur pelayaran yang telah terbentuk sedemikian rupa oleh alam

- Kolam pelabuhan

Daerah disekitar dermaga yang digunakan kapal untuk melakukan aktivitasnya. Kolam Pelabuhan Minimal harus memiliki ukuran Panjang (L)= B + 1,4 B + 1,5 B + 30m, dan Lebar (W) = 1,5 B (dimana B = Lebar kapal) dan turning basin = 4 L tanpa tug boat dan 1,7 L sampai dengan 2 L dengan tug boat

- Breakwater/talud

Salah satu bangunan pelabuhan yang berfungsi untuk melindungi daerah pelabuhan dari gelombang dan sedimentasi, yaitu dengan memperkecil tinggi gelombang sehingga kapal dapat berlabuh dan bertambat dengan tenang serta dapat melakukan bongkar muat dengan lancer. Talud ini dapat di bagi menjadi 3 jenis yaitu (a) penahan gelombang batu alam (rubble mounds breakwater). (b) penahan gelombang batu buatan (artificial breakwater) (c) penahan gelombang dinding tegak.

- Dermaga

Sarana Tambatan Bagi Kapal Bersandar Untuk Bongkar/Muat Barang Atau Embarkasi/Debarkasi Penumpang

b. Di darat:

- Jalan

adalah suatu lintasan yang dapat dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki. lintasan ini menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Fungsi jalan adalah untuk melancarkan kegiatan bongkar muat di pelabuhan

- Lapangan penumpukan

- Gudang

adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal.

- Kantor, terminal penumpang
- Bak air, emplasemen dll.

2. Bangunan Pelabuhan berdasarkan prioritas pengunaannya:

a. Infrastruktur (Fasilitas Pokok)

- Alur pelayaran
- Kolam pelabuhan
- Breakwater/talud
- Dermaga

- Jalan

b. Suprastruktur (Fasilitas Penunjang)

- Lapangan penumpukan
- Gudang
- Kantor
- Terminal penumpang, dll

DEFINISI/ PENGERTIAN DALAM BIDANG PERKAPALAN DAN PELAYARAN

1. Pelayaran

Sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan meliputi aspek kenavigasian, kepelabuhanan, dan perkapalan beserta aspek keamanan dan keselamatannya.

2. Perkapalan

Segala sesuatau yang berakitan dengan kelaiklautan, pengukuran pendataan dan kebangsaan kapal. Pengawakan Kapal (nakhoda dan anak buah kapal) beserta muatan kapal.

3. Pelayanan Luar Negeri

Kapal-kapal yang melayani jalur pelayaran luar negeri.

4. Pelayaran Dalam Negeri

Kapal-kapal yang melayani peklayaran dalam negeri.

5. Pelayaran Rakyat

Penyelenggaraan angkutan laut oleh perorangan sebagai usaha rakyat yang bersifat tradisional, melayani jalur pelayaran antar pulau.

6.Pelayaran Berjadwal (Regular Line Ships)

Pelayaran luar negeri maupun pelayaran dalam negeri yang menjalankan trayek tidak tetap dan tidak teratur waktunya sesuai kebutuhan dan permintaan pemakai/pencharter kapal.

7.Pelayaran Tiada Berjadwal (Tramper)

Pelayaran luar negeri maupun dalam negeri yang menjalankan trayek tidak tetap dan tidak teratur waktunya sesuai kebutuhan dan permintaan pemakai/pencharter kapal.

8.Navigasi

Segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu pelayaran yang berupa rambu-rambu perairan, telekomunikasi pelayaran, peta laut dan hidrografi.

9.Kapal

Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mesin, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan yang dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.

10. Pelabuhan

Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai sebagai tempat kegiatanpemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlanuh, naik turun penumpang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra dan antar moda transportasi.

11.Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi sebagai navigator dalam menentukan posisi atau haluan kapal, serta member tahu bahaya dan rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.

12. Telekomunikasi Pelayaran

Setitap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

13. Alur Pelayaran

Bagaian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

14.Pekerjaan Bawah Air

Pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konsumsi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau pekerjaan bawah air yang bersifat khusus.

15.Kelaiklautan Kapal

Ketentuan atau persyaratan yang berhubungan dengan kondisi fisik kapal, mesin, peralatan navigasi, telekomunikasi, dokumen kapal, pengawakan, keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga kapal memenuhi syarat untuk berlayar.

16.Nakhoda Kapal

Awak yang menjadi pemimpin umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

17.Pimpinan Kapal

Awak kapal yang menjadi pimpinan umum di aas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu dengan berbeda dengan nakhoda kapal.

UKURAN PETIKEMAS BERDASARKAN STANDAR ISO

BADAN INTERNATIONAL STANDART ORGANIZATION (ISO) TELAH MENETAPKAN UKURAN-UKURAN DARI PETIKEMAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

KONTAINER UKURAN 20 FEET
UKURAN LUARNYA : 20 ‘ (P) X 8 ‘ (L) X 8’6 “ (T) ATAU 6.058 X 2.438 X 2.591 M
UKURAN DALAMNYA : 5.919 X 2.340 X 2.380 M
KAPASITASNYA : CUBIC CAPASITY : 33 CBM
PAY LOAD : 22.1 TON

KONTAINER UKURAN 40 FEET
UKURAN LUARNYA : 40 ‘ (P) X 8 ‘ (L) X 8’6 “ (T) ATAU 12.192 X 2.438 X 2.591 M
UKURAN DALAMNYA : 12.045 X 2.309 X 2.379 M
KAPASITASNYA : CUBIC CAPASITY : 67.3 CBM
PAY LOAD : 27.396TON

KONTAINER UKURAN 45 FEET
UKURAN LUARNYA : 40 ‘ (P) X 8 ‘ (L) X 9’ 6 “ (T) ATAU 12.192 X 2.438 X 2.926 M
UKURAN DALAMNYA : 12.056 X 2.347 X 2.684 M
KAPASITASNYA : CUBIC CAPASITY : 76 CBM
PAY LOAD : 29.6TON

PERUSAHAAN EKSPEDISI, PERGUDANGAN, DAN BONGKAR MUAT (STEVEDORING)

1. Ekspeditur (Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL atau Forwarding Agent)

Yaitu suatu perusahaan atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang diperlukan guan memasukkan dan mengeluarkan barang dari kapal dan ke pelabuhan. Dalam hal pengiriman muatan ekspor, tugas dan kewajibab ekspeditur terbatas sampai pemuatan barang ke dalam kapal dan penyebaran Bill of Loading (B/L). dalam hal mengurus muatan impor dari pelabuhan, ekspeditur membuat dokumen-dokumen impor berupa Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD), pembayaran bea masuk, pembayaran biaya dan pengeluaran lainnya, sampai barang dapat dikeluarkan dari gudang pabean untuk deserahkan ke pemiliknya.
Aktivitas pekerjaan seperti itu menyebabkan perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) memiliki armada angkutan darat sendiri dengan maksud memudahkan dan menekan biaya pengangkutan barang. Usaha sampingan trucking ini dapat menambahpendapatan EMKL dan selanjutnya menumbuhkan usaha Freight Forwarding (FF). aktivitas ini meliputi penyediaan semua keperluan pengapalan mulai dari sortasi barang (pemilihan jenis barang sesuai klarifikasi tariff bea uang tambang(, packing (pengemasan barang dalam kemasan yang sesuai bagi pengangkutan samudera), cargo documentation (penyiapan dan pembuatan dokumen-dokumen pengapalan) sampai kepada perolehan izin ekspor kalau diperlukan.

2. Warehousing (Usaha Pergudangan)

Yaitu usaha penimbunan dan penyimpanan barang dalam gudang atau lapangan penumpukan pelabuhan selama menunggu proses pemuatan ke atas kapal. Dalam sebuah pelabuhan lazimnya terdapat tiga macam gudang yaitu:

o Gudang pabean (disebut juga Gudang Lini I, Gudang diepzee)
o Gudang entrepot (bounded warehouse)
o Gudang bebas

Gudang pabean merupakan bagian yang terpenting pada kegiatan pengapalan karena di gudang pabean ini disimpan barang yang baru dibongkar dari kapal atau akan dimuat dke kapal. Pada kegiatan ini, instansi pebean perlu melakukan pengawasan, sebab barang yang akan dibongkar atau dimuat dari dan ke kapal harus diselesaikan formalitas pabeannya dan membayar bea-bea sebelum diizinkan keluar dari gudang pabean.

3. Stevedoring (Perusahaan Bongkar Muat/PBM)

Yaitu usaha pemuatan dan pembongkaran barang-barang muatan kapal laut. Seringkali perusahaan stevedoring ini bergabung dengan perusahaan pengangkutan muatan kapal untuk memuat dari dank e kapal yang sedang berlabuh (tidak tertambat di dermaga yang disebabkan kondisi dermaga atau kolam pelabuhan yang tidak memungkinkan kapal tersebut bertambat) sehingga bongkar muat barang dilakukan dengan tongkang atau dikenal dengan trade transport. Bongkar muat secara rede transport ini kemungkinan menyebabkan barang yang akan dibongkar muat nilainya tidak sebanding dengan biaya kapal yang akan dikeluarkan apabila kapal tersebut bertambat. Kamungkinan itu terjadi dikarenakan kapal terlalu lama menunggu gilioran tambat serta biaya bongkar muat di dermaga terlalu mahal. Perusahaan stevedoring ini dinamakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

Bongkar muat barang dalam satuan unit dengan ukuran yang tidak seragam akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Hal ini membutuhkan waktu dan bermacam-macam tipe alat bongkar muat sesuai bentuk dan ukuran barang yang dibongka muat. Kondisi ini merupakan ssalah satu penyebab mahalnya biaya bongkar mmmuat barang di dermaga, sehingga mendorong perkembangan system bongkar muat yang bersifat unitasi dari system paket. System paket yang dimaksud adalah barang yang dimasukkan dalam satuan-satuan keranjang. System ini memudahkan pelaksanaan bongkar muat dan penyusunan muatan kapal maupun pada angkutan darat dan di dalam gudang. System unitasi berkembang lagi menjadi system bongkar muat peti kemas (container) yang memiliki kelebihan dalam efesiensi dan efektifitas bongkar muat dan juga dalam keamanan, kerusakan dan kehilangan.

Saat ini dikenal istilah kapal LASH (Lighter Aboard Ship) atau FLASH (Floating Lighter Aboard Ship) yaitu kapal besar yang digunakan untuk mengangkut tonglkang-tongkang (lighter) yang berkapasitas s/d 400 ton setiap tongkang. Tongkang tersebut digunakan untuk membongkar dan memuat peti kemas yang berada di pelabuhan-pelabuhan sungai seperti di Pekanbaru. Sedangkan kapal induk (Kapal LASH/FLASH) sukup menunggu di muara sungai, yang selanjutnya mengangkut tongkang beserta muatannya (peti kemas) ke pelabuhan tujuan. Kapal jenis tersebut tidak perlu membayar biaya tambat maupun biaya pelabuhan lainnya, bahkan biaya labuhpun dapat dihindari apabila kapal tersebut tidak memasuku area kolam plebuhan.

PELAYANAN KAPAL

Pelayanan kapal dimulai dari kapal masuk ke perairan pelabuhan, berada di kolam pelabuhan, ketika akan bersandar di tambatan, sampai saat kapal meninggalkan pelabuhan.
Perairan pelabuhan adalah permukaan air yang masuk daerah perairan pelabuhan, dimulai dari garis pantai sampai dengan titik-titik koordinat tertentu yang batas-batasnya telah ditentukan. Perairan pelabuhan ini merupakan daerah yang aman, dalam arti tidak terganggu oleh alur pelayaran, arealnya luas sehingga tidak memungkinkan kapal bertabrakan ketika berlabuh atau bersandar, kedalaman alur yang memadai sehingga kapal tidak kandas dan bebas dari penangkapan ikan
Dalam rangka menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatannya sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh, maka untuk pelabuhan-pelabuhan tertentu dengan kapal-kapal tertentu harus dipandu oleh petugas pandu dari Pelabuhan. Perairan-perairan yang termasuk dalam kategori perairan wajib pandu, perairan pandu luar biasa dan perairan di luar batas perairan pandu telah ditetapkan batas-batasnya oleh pemerintah. Untuk mengantar petugas pandu ke/dan kapal diperlukan peralatan kapal yang disebut kapal pandu.
Dalam pelaksanaan pemanduan kapal, sangat diperlukan tersedianya tenaga pandu serta tersedianya sarana penunjang pemandu yang meliputi sarana kapal tunda dan kapal kepil. Terhadap kapal yang keluar masuk pelabuhan dan mempunyai panjang kapal lebih dari 70 meter, harus menggunakan kapal tunda yang jenis dan peraturannya akan dijelaskan kemudian. Sedangkan terhadap kapal yang panjangnya (LoA= Length of All) lebih dari 30 meter, sebagai pertimbangan keselamatan, diharuskan menggunakan kapal kepil. Pengepilan adalah melaksanakan pekerjaan untuk mengikat dan melepaskan tali kapal-kapal yang berolah gerak ketika akan bersandar atau bertolak dari sebuah dermaga, jembatan, pelampung, dolphin,dll. Pelaksanaan pengepilan ini dilakukan oleh regu kepil yang dilengkapi dengan kapal kepil.
Pelayanan kapal lainnya adalah melayani kebutuhan air untuk kapal, sehingga di dermaga disediakan keran air yang bisa disalurkan langsung ke kapal dengan selang dan/atau dengan menggunakan tongkang yang disebut tongkang air.

PENGENALAN SISTEM PENANGANAN PETIKEMAS

Dalam sistem penaganan Petikemas yang dilakukan harus ditinjau dari beberapa aspek antara lain :
1. Dari sudut pandang Pemilik Kapal
2. Dari sudut pandang Pengelolan Terminal Petikemas

A. Dari sudut pandang Pemilik Kapal
Sasaran dari sudut pandang Pemilik Kapal adalah untuk Keuntungan maksimum melalui pendapatan maksimu. Untuk mencapai sasaran tersebut beberapa kinerja operasional yang harus dicapai antara lain:
- Kapal termuati secara optimal (mendekati penuh) sehingga biaya pengangkutan dan keuntungan dapat sebanding dengan muatan yang dibawa oleh kapal.
- Jarak tempuh maksimum untuk memaksimalkan siklus kapapl dalam mengirim barang ke suatu tempat tujuan. Makin cepat siklus kapal dalam mengirim barang dalam satu waktu maka barang yang dikirim juga akan semakin banyak yang tentunya berpengaruh juga pada pendapatan.
- Biaya di dermaga sekecil mungkin untuk mengurangi biaya operasional dan mengurangi waktu siklus kapal dipelabuhan
- Waktu kunjungan kapal di pelabuhan sependek mungkin untuk menperpendek waktu siklus kapal di Pelabuhan

Selain dari itu untuk mencapai kinerja yang baik Pemilik Kapal juga harus ditunjang oleh Tingkat Pelayanan di Pelabuhan yang baik yang indikatornya antara lain:

- Waktu tunggu dermaga ditekan sependek mungkin
- Biaya di Pelabuhan sekecil mungkin
- Kegiatan bongkar muat barang secepat mungkin
- Waktu sandar kapal sependek mungkin

B. Dari sudut pandang Pengelolan Terminal Petikemas
Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan semasimal mungkin.
Sehingga kinerja usaha yang diinginkan adalah:
- Throughput petikemas sebanyak-banyaknya
- Jumlah investasi penangan petikemas harus seminim mungkin
- Biaya Operasi penanganan petikemas seminim mungkin

Kinerja Operasional yang akan dicapai dalam pelayanan ini adalah:
- Bongkar muat kapal secepat mungkin sehingga bertambah banyak petikemas yang dapat dilayani dalam satu satuan waktu
- Lamanya kapal bersandar sependek mungkin sehingga siklus bersandarnya kapal pengangkut Petikemas akan cepat yang mengakibatkan traffik petikemas akan naik.
- Tingkat kecelakaan dan kerusakan sekecil mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen tanpa komplain dan permintaan ganti rugi atas kerusakan barang ayng di handling yang tentu akan mengurangi pendapatan.
- Cepat tanggap akan kebutuhan peralatan dan kebutuhan lain untuk mempercepat handling petikemas.
- Dapat menerapkan tarip serendah-rendahnya

Bongkar muat barang yang didermaga adalah suatu siklus kegiatan dari membongkar kapal dari kapal dan mengantarkannya ketujuan selanjutnya menghimpun barang didermaga yang kemudian diankut naik kekapal

Siklus ini dapat dipersingkat dengan melakukan beberapa kegiatan yang tidak terpengaruh kegiatan lain contohnya pada gambar dibawah ini:

Seperti yang terlihat diatas penghematan waktu yang dilakukan dapat mengurangi waktu proses bongkar muat barang diantanranya dengan mempersiapkan barang muatan sebelum kapal sampai tampa menunggu kapal sandar terlebih dahulu (nomor 1)

Barang yang dikapalkan sudah memiliki kemasan yang baik sehingga barang tidak perlu lagi diurai / atau disusun untuk memudahkan diangkut. Contoh kemasan alat antara lain adalah petikemas.

Disini dapat kita simpulkan bahwa yang berperan penting dalam kecepatan siklus bongkar muat adalah kemasan barang sehingga berbagai cara telah ditempuh untuk meningkatkan kinerja ini melalui berbagai macam kemasan cara semacam ini biasa disebut Paletisasi atau Unitisasi

Berdasarkan hal inilah maka dibuatlah Petikemas sehingga penghimpunan barang penyatuan kemasan barang, penanganan barang kekepal, keamanan barang serta jaminan akan keuntuhan barang yang dikirim tetap terjamin.

Keunggulan menggunakan Petikemas:
1. Mampu meningkatkan kecepatan bongkar muat
2. Muatan tidak disentuh langsung pada saat perpindahan sarana angkut
3. Selama dalam perjalanan muatan lebih terlindungi
4. Pembungkus muatan tidak perlu sangat kuat
5. Dapat ditingkatkan ke arah otomatis

Konsekuensi
1. Membutuhkan modal besar untuk memulai
2. Membutuhkan sumber daya manusia dan manajer yang mempunyai ketrampilan tinggi
3. Berpotensi terjadinya pengurangan tenaga
4. Pelabuhan yang dikunjungi kapal pengangkut petikemas lebih sedikit
5. Penguasaan pangsa pasar oleh perusahaan raksasa

CARA PENGAPALAN BARANG DENGAN PETIKEMAS

MENURUT PENGGUNAAN RUANG PETIKEMAS
a. Full Container Load (FCL) artinya satu contaIner hanya memuat barang-barang dari satu pengirim (SHIPPER) dan penerima barang (CONSIGNEE)

b. Less than Container Load (LCL) artinya satu container memuat barang-barang dari lebih dari satu pengirim (SHIPPER) atau lebih dari satu penerima barang (CONSIGNEE)

MENURUT LOKASI PENERIMAAN/PENYERAHAN BARANG
a. Container Yard (CY) yaitu lokasi tempat penumpukan petikemas
b. Container Freight Station (CFS) yaitu lokasi tempat pengepakan dan pembongkaran isi dari Petikemas.

MENURUT BATAS LOKASI PENGGUNAAN PETIKEMAS
a. Dari pintu pengirim ke pintu penerima (Door to door)
b. Dari pintu ke pelabuhan tujuan (Door to port)
c. Dari pelabuhan muat hingga pelabuhan bongkar (Port to port)
d. Dari pelabuhan muat higga ke pintu penerima (Port to door)

JENIS-JENIS PETIKEMAS

Menurut Bentuk dan Kegunaannya Container dapat dibagi menjadi 6 Kelompok

I. GENERAL CARGO CONTAINER :

Petikemas yang dipakai untuk mengangkut muatan umum (general cargo). Petikemas yang termasuk dalam kelompok ini adalah :
Open Side Container
pintu sampingnya dibuka untuk memasukan dan mengeluarkan barang yang ukuran dan beratnya lebih mudah dimasukan melalui samping petikemas

Open Top Container
bagian atasnya dapat dibuka yang umumnya dipergunakan untuk barang berat yang hanya dapat dimasukan lewat atas dengan menggunakan derek.

Ventilated Container
memiliki ventilasi agar terjadi sirkulasi udara dalam petikemas yang diperlukan untuk muatan tertentu, khususnya muatan yang mengandung kadar air tinggi.

II. THERMAL CONTAINER :
Petikemas yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk muatan tertentu. Petikemas yang termasuk dalam kelompok ini adalah :
Insulated Container.
Petikemas yang dinding bagian dalamnya diberi isolasi agar udara dingin di dalam petikemas tidak merembes keluar

Reefer Container.
Petikemas yang dilengkapi dengan mesin pendingin untuk mendinginkan udara dalam petikemas sesuai dengan suhu yang diperlukan bagi barang yang mudah busuk

Heated Container.
Petikemas yang dilengkapi dengan mesin pemanas agar udara yang didalam petikemas dapat diatur pada suhu yang diinginkan.

III. TANK CONTAINER.
Tangki yang ditempatkan dalam kerangka petikemas yang dipergunakan untuk muatan baik muatan cair ( bulk liquid ) maupun muatan gas ( bulk gas ).

VI. DRY BULK CONTAINER.
Adalah general purpose container yang dipergunakan khusus untuk mengangkut muatan curah atau bulk cargo.
Untuk memasukan atau mengeluarkan muatan tidak melalui pintu depan seperti biasanya, tetapi melalui lubang dibagian atas untuk memasukan muatan dan lubang atau pintu dibagian bawah untuk mengeluarkan muatan ( gravity discharge ). Lubang atas dapat juga dipergunakan untuk membongkar muatan dengan cara dihisap.

V. PLATFORM CONTAINER.
Petikemas yang terdiri dari lantai dasar. Petikemas yang termasuk jenis ini adalah :

Flatrack Container.
Petikemas yang terdiri dari lantai dasar dengan dinding pada ujungnya

Flatform Based Container.
Petikemas yang hanya terdiri dari lantai dasar saja, dan apabila diperlukan dapat dipasang dinding. Petikemas ini biasanya digunakan untuk muatan yang mempunyai lebar atau tinggi melebihi ukuran petikemas standard.

VI. SPECIALS CONTAINER
Adalah petikemas yang khusus dibuat untuk muatan tertentu, seperti petikemas untuk muatan ternak atau Cattlee Container atau muatan kendaraan (Auto Container).

ISTILAH-ISTILAH DALAM BONGKAR MUAT (B/M) DI PELABUHAN

PORT DUES:
Biaya pelabuhan yang dikenakan untuk penggunaan fasilitas-fasilitas pelabuhan dan tidak berhubungan dengan suatu pelayanan khusus pada pelabuhan yang disinggahi.

PORT CHARGES:
Pungutan Pelabuhan yang dikenakan untuk suatu pelayanan khusus pada Pelabuhan yang disinggahi.

OVERBRENGAN:
(pindah lokasi) memindahkan barang dari gudang/ tempat penumpukan yang satu ke gudang/ tempat penumpukan yang lain dalam daerah pelabuhan atau dari ship side ke gudang khusus untuk itu

GILIR KERJA:
(shift) adalah jam kerja selama 8 jam termasuk istirahat 1 jam kecuali hari jum’at siang istirahat 2 jam, untuk kegiatan bongkar muat dengan penggantian tenaga kerja bongkar muat pada setiap gilir kerja
GANG TKBM:
jumlah tenaga tkbm dalam satu regu kerja

STEVEDORE:
pelaksana penyusun rencana dan pengendalian kegiatan bongkar muat di atas kapal

QUAY SUPERVISOR :
petugas pengendali kegiatan operasional b/m di dermaga dan mengawasi kondisi barang sampai ke tempat penimbunan atau sebaliknya.

CHIEF TALLY:
penyusun rencana pelaksanaan dan pengendalian perhitungan fisik, pencatatan dan survey kondisi barang pada setiap pergerakan b/m dan dokumentasi serta membuat laporan periodik.

TELLY CLERK:
pelaksana yang melakukan perhitungan pencatatan jumlah, merk dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan

FOREMAN:
pelaksana dan pengendali kegiatan operasional b/m dari dan ke kapal sampai ke tempat penumpukan barang atau sebaliknya, dan membuat laporan periodik hasil kegiatan bongkar muat.

MISTRY:
pelaksana perbaikan kemasan barang dalam kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving/ delivery

WATCHMAN:
pelaksana keamanan barang pada kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving/ delivery

SLACK:
adalah perbandingan antara kinerja yang mungkin dicapai dengan kinerja yang terealisasi.

PERALATAN BONGKAR MUAT NON MEKANIK:
adalah alat pokok penunjang pekerjaan b/m yang meliputi jala-jala lambung kapal (shipside net), tali baja (wire sling), tali rami manila (rope sling), jala-jala baja (wire net), jala-jala tali manila (rope net), gerobak dorong, palet.

B/M DI REDE:
pekerjaan b/m dari kapal yang sandar di dermaga ke tongkang di lambung kapal dan selanjutnya mengeluarkan dari tali/ jala-jala (eks tackle) dan menyusun di tongkang serta membongkar dari tongkang ke dermaga dan sebaliknya

COMMANDING HATCH:
palka yang menentukan dimana palka tersebut memiliki isi kerja yang paling banyak dan paling mungkin mempengaruhi waktu awal atas waktu kerja yang menyeluruh.

LIFO TERM:
liner in free out, merupakan kombinasi, memuat dengan menggunakan liner term dan membongkar dengan menggunakan fios term.

FILO TERM:
free in liner out, juga merupakan kombinasi, memuat dengan menggunakan fios term dan membongkar dengan menggunakan liner term.

SAGGING:
muatan terkosentrasi di tengah kapal

HOGGING:
muatan terkonsentrasi diujung-ujung kapal

BULKY:
adalah muatan yang bervolume besar tetapi muatannya ringan

OVERSTOWING:
adalah gambaran buruknya penumpukan (muatan yang ditumpuk untuk pelabuhan berikutnya di atas muatan muatan pelabuhan bongkar yang lebih awal)
SHIFTING:
meindahkan muatan di dalam palka yang sama atau ke palka yang berbeda atau lewat darat

LASHING/ UNLANSHING:
mengikat/ memperkuat muatan atau sebaliknya melepaskan pengikat/ penguat muatan

DUNNAGING:
memasang atas/ pemisah muatan

SWEEPING :
mengumpulkan muatan-muatan yang tercecer

BAGGING/ UNBAGGING:
memasukan muatan curah ke dalam karung atau sebaliknya yaitu membuka karung atau sebaliknya yaitu membuka karung dan mencurahkan muatan.

RESTOWAGE:
menyusun kembali muatan dalam palka

SORTING:
pekerjaan memilih/ memisahkan muatan yang tercampur atau muatan yang rusak.

TRIMMING :
meratakan muatan di dalam palka kapal.

CLEANING :
pekerjaan membersihkan palka kapal.

LONGDISTANCE:
pekerjaan cargodoring yang jaraknya mellebihi dari 130 meter.

PERUSAHAAN EKSPEDISI, PERGUDANGAN, DAN BONGKAR MUAT (STEVEDORING)

JENIS-JENIS PELAYARAN NIAGA MENURUT SIFAT USAHA PELAYARAN

Jenis usaha pelayaran berdasarkan sifat atau pelayanan yang diberikan dapat dibedakanmemnjadi dua bagian yaitu:

1. Pelayaran Tetap (Linier Service)

Yaitu pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan di pelabuhan, trayek yang dijalani, tariff angkutan dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan.

Syarat-syarat perjanjian pengangkutan:
- Trayek pelayaran dan perjalanan kapal yang tetap dan teratur. Yaitu kapal-kapal dalam berlayar tidak berpindah-pindah wilayah perairannya, melainkan harus tetap bergerak dalam wilayah operasi yang ditentukan.

- Bila terjadi hal yang dapat menyebabkan perusahaan tidak memenuhi jadwal yang ditetapkan karena kerusakankapal, maka perusahaan tersebut wajib meyediakan kapal pengganti. Hal ini dimaksudkan agar jadwal kedatangan dan keberangkatan di pelabuhan berikutnya dapat terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 517 Kitab Undang-Undang Hikum Dagang (KUHD). Adapun isi dari pasal tersebut bertujuan untuk melindungi para pemiliok barang yang telah menyiapkan barang-barangnya untuk dimuat sesuai jadwal kedatangan kapal yang telah ditetapkan.

Sebaliknya apabila pemilik barang yang membatalkan pengapalan barangnya, maka perusahaan palayaran berhak meminta ganti rugi kepada pemilik barang yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan pelayaran harus mengatur kembali ruang palkah sehingga menimbulkan tambahan biaya.

- Tarif yang berlaku tetap dan umum

Yaitu tariff angkutan yang tercantum dalam daftar tariff angkutan untuk masing-masing jenis barang, berlaku untuk jangka waktu tertentu sehingga memudahkan perhitungan biaya angkutan bagi para pemilik barang. Bila terjadi perubahan tariff angkutan, maka perusahaan pelayaran wajib memberitahukan terlebih dahulu dalam jangka waktu tiga bulan, sebelum berlakunya tarif baru.

- Ketentuan dan perjanjian pengangkutan yang bersifat tetap dan berlaku umum

Perusahaan pelayaran harus mempunyai peraturan atau syarat-syarat pengangkutan yang baku dan berlaku bagi pengguna jasa angkutan laut. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pemilik barang tertera pada dokumen bill of loading.

2. Pelayaran Tidak Tetap (Tramper)

Pelayaran tidak tetap merupakan pelayaran yang tidak terikat oleh ketentuan formal apapun yang baik menyangkut wilayah operasi, trayek yang dijalani, tarif yang berlaku, maupun persyaratan dan ketentuan perjanjian pengangkutan. Kapal-kapal perusahaan pelayaran tramper inimerupakan pelayaranliar tetapi pelayaran bebas yang mengikuti hokum pasar yang berlaku.

3. Pihak-Pihak Yang Terkait Didalam Pelayaran Niaga

Kegiatan pelayaran niaga berkembang karena adanya kebutuhan angkutan barang atau hasil industry yang dikirim ke daerah atau Negara lain yang membutuhkannya sehingga muncul istilah “ships follow the trade” . dari istilah tersebut dapat diambil keimpulan bahwa perdagangan mendorong perkembangan industry jasa angkutan laut.
Dalam pelaksanaan perdagangan angkutan laut, ada keterkaitan pada beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan kegiatan pelayaran, antara lain:

- Pengirm Barang (shipper)

Orang atau badan hukum yang memiliki muatan kapal (barang) untuk dikirim dari suatu pelabuhan (pelabuhan pemuatan atau pelabuhan asal) munuju ke pelabuhan pembongkaran atau pelabuahn tujuan.

- Pengangkut (carrier)

Perusahaan pelayaran yang menyelenggarakan pengangkutan muatan dari pelabuhan asal menuju ke tujuan.

- Penerima Barang (consigne)

Orang atau bada hokum yang berhak menerima pengiriman barang atau muatan kapal tersebut.

SEKILAS TENTANG KEPELABUHANAN

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 69 TAHUN 2001 PELABUHAN ADALAH :

Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

BEBERAPA DEFINISI DALAM PENGUSAHAAN PELABUHAN :

A. Pelabuhan Umum :

Adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

B. Pelabuhan Daratan :

Adalah merupakan suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

C. Pelabuhan Khusus :

Adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri menunjang kegiatan tertentu.

D. Penyelenggara Pelabuhan Umum :

Adalah unit pelaksana teknis / satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

E. Pengelola Pelabuhan Khusus :

Adalah pemerintah, pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/ kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus.

F. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan :

Adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.

G. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan :

Adalah wilayah perairan disekililing daerah lingkungan kerja peraiaran pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

JENIS- JENIS PELABUHAN

PELABUHAN MENURUT KEGIATANNYA TERDIRI DARI PELABUHAN YANG MELAYANI :

Angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut.
Angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau.
Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.

PELABUHAN MENURUT PERANNYA MELIPUTI :

Simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional.
Tempat kegiatan alih moda transportasi.
Penunjang kegiatan industri dan perdagangan.
Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

BERDASARKAN LETAK GEOGRAFIS :

Pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan yang terletak di tepi pantai, misalnya pelabuhan Makassar, Balikpapan, Bitung, Ambon, Sorong dsb.
Pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan yang terletak di tepi sungai dan biasanya agak jauh ke pedalaman, misalnya pelabuhan Samarinda, Palembang, Jambi dsb.

BERDASARKAN KEGIATAN & KELENGKAPAN FASILITAS :

Pelabuhan Internasional.
Pelabuhan Regional.
Pelabuhan Lokal.

BERDASARKAN VOLUME / KEGIATAN YANG DOMINAN :

Pelabuhan Ekspor.
Pelabuhan Impor.
Pelabuhan Penyeberangan.

MENURUT KEPENTINGANNYA :

Pelabuhan Umum.
Pelabuhan Khusus.

PERKEMBANGAN PELABUHAN

a. Pelabuhan Generasi Pertama :

Pelabuhan tradisional yang tidak mempergunakan alat-alat mekanis atau seluruh kegiatannya menggunakan tenaga manusia.

b. Pelabuhan Generasi Kedua :

Pelabuhan yang penyelenggaraan kegiatannya telah menggunakan alat-alat mekanis.

c. Pelabuhan Generasi Ketiga :

Pelabuhan dengan penggunaan dermaga sesuai kegiatan operasionalnya, misalnya untuk liquid cargo, bulk cargo dll.

d. Pelabuhan Generasi Keempat :

Pelabuhan yang telah menggunakan sistem komputerisasi.

FUNGSI UMUM PELABUHAN

a. LINK (mata rantai) :

Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan.

b. INTERFACE (titik temu) :

Pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat.

c. GATEWAY (pintu gerbang) :

Pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara, dimana setiap kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah dimana pelabuhan tersebut berada.

d. INDUSTRI ENTITY :

Pelabuhan memiliki peran penting atas perkembangan industri suatu negara / daerah yang umumnya berorientasi pada kegiatan ekspor.

PERANAN UMUM PELABUHAN

Melayani kebutuhan perdagangan internasional (ekspor impor) dari daerah (hinterland) di mana pelabuhan tersebut berada.

Membantu kelancaran perputaran roda perdagangan regional (antar pulau).

Menampung pangsa pasar yang semakin meningkat dari lalulintas (traffic) internasional, baik transhipment maupun barang masuk.

Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang masih belum berkembang.

INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMEGANG FUNGSI PELAKSANAAN KEGIATAN DI PELABUHAN UMUM :

Instansi Perhubungan Laut / Syahbandar.

Bea Cukai / Pabean.

Imigrasi

Karantina

Kesehatan

Instansi Perhubungan Laut / Syahbandar

Menurut pasal 26 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1996, fungsi instansi ini adalah untuk keselamatan pelayaran, antara lain lalu lintas angkutan laut, keselamatan berlayar, pengawasan bongkar muat dan penyimpanan barang berbahaya, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, keamanan dan ketertiban pelabuhan. Yang mana bertugas:

Melaksanakan tertib bandar, tertib berlayar, mengeluarkan izin berlayar serta penegakan hukum perkapalan dan pelayaran.
Mengurus perjanjian kerja laut dan melaksanakan perizinan awak kapal.
Melaksanakan pengusutan kecelakaan dan bencana alat.
Melaksanakan pendaftaran dan balik nama kapal serta memberi surat kebangsaan kapal.
Melaksanakan penilikan keselamatan kapal, pengukuran kapal dan kegiatan jasa maritim.

Bea Cukai / Pabean

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.05/ 1997 tanggal 31 Maret 1997 jo Undang-undang No 10 tahun 1995, pabean berwenang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar masuk wilayah pabean Indonesia termasuk barang-barang terlarang, obat-obatan berbahaya atau narkoba serta memungut bea terhadap barang yang menurut aturannya dikenakan bea yang betugas:

Melakukan pencegahan masuknya barang-barang dari luar negeri tanpa didasari dokumen-dokumen resmi.
Mengawasi langsung lalu lintas barang-barang ekspor dan impor.
Menindak pelaksanaan kegiatan dalam hal barang barang ekspor atau impor yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi.
Menarik bea masuk dan keluar untuk barang ekspor dan impor.
Melakukan tindakan sesuai hukum terhadap pembawa barang-barang terlarang yang masuk ke wilayah negara Indonesia.

Imigrasi

Fungsi instansi Imigrasi adalah melaksanakan pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara dengan atau tanpa visa dan berwenang untuk memeriksa paspor setiap orang yang keluar masuk wilayah negara. Yang memiliki tugas sebagai berikut:

Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemberian perizinan di bidang keimigrasian.
Pelaksanaan keimigrasian sesuai dengan tugas pokok yaitu sebagai aparatur security dan penegak hukum.
Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal.

Karantina

Fungsi Instansi Karantina adalah untuk mengkarantina penyakit menular bagi hewan maupun tumbuhan. Karantina berwenang memeriksa setiap hewan dan tumbuhan yang masuk wilayah Indonesia dan dapat menahan untuk mengkarantina bila diketahui terdapat gejala penyakit menular. Karantina bertugas :

Upaya perlindungan tanaman dan hewan dalam negeri dari ancaman organisme pengganggu dari luar negeri.
Sebagai tindakan pengawasan dan pengamatan lebih lanjut terhadap tumbuhan, hewan dan bagian-bagiannya.
Kegiatan yang berhubungan dengan tindakan pencegahan terhadap meluasnya penyakit tumbuhan dan hewan ke wilayah negara.
Merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai persyaratan tujuan apabila diminta.

Kesehatan

Instansi Kesehatan berfungsi untuk memeriksa penyakit manusia yang memasuki pelabuhan dan berwenang memeriksa setiap manusia yang masuk wilayah Indonesia serta dapat menahan apabila terbukti mengidap penyakit. Kesehatan bertugas :

Memeriksa kelengkapan dokumen kapal dalam hal kesehatan dari awak kapal.
Melakukan penahanan terhadap awak kapal yang terbukti mengidap penyakit.
Mencegah masuknya penyakit manusia yang berasal dari luar negeri ke wilayah negara Indonesia.
Pemeriksaan merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan terhadaap awak kapal yang berasal dari luar negeri.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2001
TENTANG
KEPELABUHANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kepelabuhan perlu untuk ditata dan diatur kembali agar sejalan dengan otonomi daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum;
Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan;
Penyelenggara Pelabuhan Umum adalah unit pelaksana teknis/ satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
Pengelola Pelabuhan Khusus adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus;
Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan adalah unit organisasi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum;
Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/ atau swasta dan/atau koperasi;
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepela-buhanan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran;
Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;
Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

BAB II
TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL

Pasal 2

(1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

(2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kepelabuhan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi nasional dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah.

(3) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

(1) Penyusunan Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :

a. tata ruang wilayah;
b. sistem transportasi nasional;
c. pertumbuhan ekonomi;
d. pola/jalur pelayanan angkutan laut nasional dan internasional;
e. kelestarian lingkungan;
f. keselamatan pelayaran; dan
g. standarisasi nasional, kriteria dan norma.

(2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi, klasifikasi, dan jenis pelabuhan.

Pasal 4

(1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :

angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;
angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau;
angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.

(2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan :

simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional;
tempat kegiatan alih moda transportasi;
penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

(3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diarahkan pada pelayanan :

kegiatan pemerintahan;
kegiatan jasa kepelabuhanan;
kegiatan jasa kawasan;
kegiatan penunjang kepelabuhanan.

(4) Pelabuhan menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan :

fasilitas pelabuhan;
operasional pelabuhan;
peran dan fungsi pelabuhan.

(5) Pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Pasal 5

(1) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama primer;
pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;
pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.

(2) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara;
pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.

(3) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b terdiri dari :

pelabuhan khusus nasional/internasional;
pelabuhan khusus regional;
pelabuhan khusus lokal.

Pasal 6

(1) Pelabuhan internasional hub yang merupakan pelabuhan utama primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan :

kedekatan dengan pasar internasional;
kedekatan dengan jalur pelayaran internasional;
kedekatan dengan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia;
berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan internasional hub lainnya;
memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
volume kegiatan bongkar muat.

(2) Pelabuhan internasional yang merupakan pelabuhan utama sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan :

kedekatan dengan jalur pelayaran nasional dan internasional;
sebagai tempat alih muat penumpang dan barang nasional;
mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan internasional lainnya;
memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
volume kegiatan bongkar muat.

(3) Pelabuhan nasional yang merupakan pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan :

kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangun-an nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah;
sebagai tempat alih muat penumpang dan barang nasional dan bisa menangani semi kontainer;
mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan nasional lainnya;
mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute lintas pelayaran nasional;
memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
kedekatan dengan jalur/lalu lintas pelayaran antar pulau;
berada (dekat) dengan pusat pertumbuhan wilayah ibu kota Kabupaten/Kota dan kawasan pertumbuhan nasional;
volume kegiatan bongkar muat.

(4) Pelabuhan regional yang merupakan pelabuhan pengumpan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan :

kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
propinsi dan pemerataan pembangunan antar propinsi;
berfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang inter Kabupaten/Kota;
memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan regional lainnya;
memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
volume kegiatan bongkar muat.

(5) Pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

kebijakan Pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
Kabupaten/Kota dan pemerataan serta meningkatkan pem-bangunan Kabupaten/Kota;
berfungsi untuk melayani penumpang dan barang antar Kecamatan dalam Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan moda transportasi laut dan/atau perairan;
memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
volume kegiatan bongkar muat.

Pasal 7

(1) Pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan fungsi jalan yang dihubungkannya yaitu jalan nasional dan jalan antar Negara.

(2) Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan fungsi jalan yang dihubungkannya yaitu jalan Propinsi.

(3) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan fungsi jalan yang dihubungkannya yaitu jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1) Pelabuhan khusus nasional/internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria :

bobot kapal 3000 DWT atau lebih;
panjang dermaga 70 M' atau lebih;
kedalaman di depan dermaga - 5 M LWS atau lebih;
menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun (B3);
melayani kegiatan pelayanan lintas Propinsi dan Internasional.

(2) Pelabuhan khusus regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria :

bobot kapal lebih dari 1000 DWT dan kurang dari 3000 DWT;
panjang dermaga kurang dari 70 M', konstruksi beton/baja;
kedalaman di depan dermaga kurang dari - 5 M LWS;
tidak menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun (B3);
melayani kegiatan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dalam satu propinsi.

(3) Pelabuhan khusus lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria :

bobot kapal kurang dari 1000 DWT;
panjang dermaga kurang dari 50 M' dengan konstruksi kayu;
kedalaman di depan dermaga kurang dari - 4 M LWS;
tidak menangani pelayanan barang berbahaya dan beracun (B3);
melayani kegiatan pelayanan lintas dalam satu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, diselenggarakan oleh :

Pemerintah yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara;
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang pelaksanaan-nya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Indonesia.

(3) Pelabuhan khusus merupakan pelabuhan yang dikelola untuk menunjang kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan memperhatikan:

kebijakan pemerintah untuk menunjang perekonomian;
berfungsi untuk melayani angkutan bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi sendiri;
memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan umum;
memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daerah daratan dan perairan tertentu.

(4) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus menurut penggunaan-nya dibedakan atas :

pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, peran dan fungsi, klasifikasi, jenis dan hirarki pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Menteri melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.

(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.

(3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangun-an, operasional dan pengembangan pelabuhan.

(4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

(5) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan kepelabuhanan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat meminta Gubernur untuk melakukan koordinasi terhadap pengelolaan pelabuhan dan beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45, Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (2).

BAB III
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN,
DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Pertama
Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 12

(1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada Tatanan Kepelabuhanan Nasional, setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya terhadap keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.

(3) Dalam penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memperhatikan aspek-aspek :

Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
kelayakan teknis;
kelayakan ekonomi;
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
kelayakan lingkungan;
keterpaduan intra dan antar moda;
adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
pertahanan dan keamanan negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 13

(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Rencana induk pelabuhan disusun dengan memperhatikan :

Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
keamanan dan keselamatan pelayaran;
keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; dan
perizinan terkait yang telah diperoleh.

(3) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

rencana peruntukan lahan; dan
rencana peruntukan perairan.

(4) Rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan meliputi :

kegiatan jasa kepelabuhanan;
kegiatan pemerintahan;
kegiatan jasa kawasan;
kegiatan penunjang kepelabuhanan.

(5) Rencana peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, untuk penyediaan kegiatan :

1) fasilitas pokok, antara lain :

a) dermaga;

b) gudang lini 1;

c) lapangan penumpukan lini 1;

d) terminal penumpang;

e) terminal peti kemas;

f) terminal ro-ro;

g) fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;

h) fasilitas bunker;

i) fasilitas pemadam kebakaran;

j) fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3);

k) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

2) fasilitas penunjang, antara lain :

a) kawasan perkantoran;
b) fasilitas pos dan telekomunikasi;
c) fasilitas pariwisata dan perhotelan;
d) instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi;
e) jaringan jalan dan rel kereta api;
f) jaringan air limbah, drainase dan sampah;
g) areal pengembangan pelabuhan;
h) tempat tunggu kendaraan bermotor;
i) kawasan perdagangan;
j) kawasan industri;
k) fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau dan kesehatan).

(6) Rencana peruntukan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, untuk penyediaan kegiatan :

1) fasilitas pokok, antara lain :

a) alur pelayaran;
b) perairan tempat labuh;
c) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
d) perairan tempat alih muat kapal;
e) perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya;
f) perairan untuk kegiatan karantina;
g) perairan alur penghubung intra pelabuhan;
h) perairan pandu;
i) perairan untuk kapal pemerintah.

2) fasilitas penunjang , antara lain:

a) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
b) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
c) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
d) perairan tempat kapal mati;
e) perairan untuk keperluan darurat;
f) perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air).

Pasal 14

(1) Penyelenggara pelabuhan mengusulkan penetapan rencana induk pelabuhan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Rencana induk pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan sebagai berikut :

pelabuhan internasional hub, internasional, nasional ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota;
pelabuhan lokal ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(3) Rencana induk pelabuhan untuk pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut:

pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikota;
pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Rencana induk pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan penetapan rencana induk pelabuhan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota melakukan penelitian terhadap aspek :

a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
c. rencana tata guna tanah dan perairan;
d. rencana kegiatan operasional pelabuhan jangka pendek, menengah dan panjang; dan
e. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan.

(2) Jangka waktu perencanaan di dalam rencana induk pelabuhan meliputi :

jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

(3) Penyelenggara Pelabuhan wajib melakukan kaji ulang selambat-lambatnya setiap 5 tahun sekali terhadap rencana induk pelabuhan jangka menengah dan jangka panjang, dan apabila ada perubahan akan ditetapkan kembali oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan.

(2) Batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

(3) Daerah lingkungan kerja pelabuhan umum, terdiri dari :

daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan lain-lain.

(4) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

Pasal 17

(1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

(2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :

peta usulan rencana daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dilengkapi dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut;
kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 18

(1) Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut adalah sebagai berikut :

Menteri menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, internasional, nasional setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
Gubernur menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota;
Bupati/Walikota menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan lokal.

(2) Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan adalah sebagai berikut :

Menteri menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
Gubernur menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikota;
Bupati/Walikota menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.

(3) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 19

Penyelenggara pelabuhan umum diberikan hak atas tanah dan perairan untuk kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :

a. di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan :

1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;

2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;

3) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki;

4) menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) menjaga kelestarian lingkungan.

b. di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan :

1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;

2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;

3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;

4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;

5) memelihara kelestarian lingkungan;

6) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

(2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berkewajiban :

menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
menjamin keamanan dan ketertiban;
menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
memelihara kelestarian lingkungan; dan
melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 21

(1) Kegiatan membuat bangunan fasilitas di sisi air di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

(2) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Izin reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, inter-nasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :

keselamatan pelayaran;
Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
rencana induk pelabuhan; dan
kelestarian lingkungan.

(5) Izin mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di daerah lingkungan kerja pelabuhan diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah memperhatikan pertimbang-an teknis dari penyelenggara pelabuhan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengerukan dan reklamasi di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Daratan hasil reklamasi, urukan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN UMUM

Pasal 23

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum, wajib ber-pedoman pada :

rencana induk pelabuhan;
standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan;
standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
standar pelayanan operasional pelabuhan;
keselamatan pelayaran; dan
kelestarian lingkungan.

Pasal 24

Rencana induk pelabuhan, standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Pembangunan pelabuhan umum dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :

administrasi;
bukti penguasaan tanah dan perairan;
memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
memiliki rencana induk pelabuhan;
disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan;

(2) studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :

1) kelayakan teknis yang meliputi :

hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidro-oceanografi dan kondisi geoteknik;
hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalulintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan serta perairan pandu;

2) kelayakan ekonomis dan atau finansial;

3) kelayakan/kajian lingkungan.

4) pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan, untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan.

(4) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk pelabuhan laut diberikan oleh :

Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
Gubernur untuk pelabuhan regional;
Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.

(5) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan penyeberangan diberikan oleh :

Menteri untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Propinsi dan antar Negara;
Gubernur untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/ Kota;
Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota.

(6) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis pembangunan pelabuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat membangun pelabuhan umum baru berdasarkan kepada Tatanan Kepelabuhan Nasional dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

Penyelenggara pelabuhan umum dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan kelestarian lingkungan;
mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya;
bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan umum yang bersangkutan;

melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan umum selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Pelaksanaan Pembangunan ditetapkan;
melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan umum sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan umum secara berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 28

(1) Pengoperasian pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
pengelolaan lingkungan;
tersedia pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan.

(2) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan laut, diberikan oleh :

Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional, nasional;
Gubernur untuk pelabuhan regional;
Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.

(3) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan penyeberangan, diberikan oleh :

Menteri untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Propinsi dan antar Negara;
Gubernur untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/ Kota;
Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

(1) Pelabuhan Umum dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasi-annya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhan-an dan lalu lintas angkutan laut.

(2) Atas usul Penyelenggara Pelabuhan laut dapat ditetapkan pelayanan operasional 24 jam oleh :

Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
Gubernur untuk pelabuhan regional;
Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.

(3) Atas usul Penyelenggara Pelabuhan penyeberangan dapat ditetapkan pelayanan operasional 24 jam oleh :

Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Propinsi dan antar Negara;
Gubernur untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/ Kota;
Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota.

(4) Penetapan pedoman operasional pelabuhan 24 jam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

(1) Persyaratan penetapan operasional pelabuhan 24 jam meliputi :

kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran;
kesiapan pelayanan pemanduan;
kesiapan fasilitas pelabuhan;
kesiapan gudang di luar pelabuhan;
keamanan dan ketertiban;
kesiapan sumber daya manusia operasional dan tenaga kerja bongkar muat;
kesiapan sarana transportasi darat; dan
rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f, tidak berlaku bagi pelabuhan penyeberangan.

Pasal 31

(1) Pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas dan angkutan curah cair maupun curah kering setelah memenuhi persyaratan.

(2) Penetapan kemampuan fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang konvensional menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas maupun angkutan curah cair dan kering ditetapkan oleh Menteri atas usul Penyelenggara Pelabuhan laut.

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

fasilitas untuk melayani angkutan peti kemas, adalah:

1) memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
2) memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
3) kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal generasi pertama;
4) tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan yang bergerak;
5) lapangan penumpukan dan gudang khusus peti kemas;
6) keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal.

fasilitas untuk melayani angkutan curah cair maupun curah kering, adalah:

1) kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal;
2) tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah;
3) kehandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal;
4) memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
5) memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

Penyelenggara Pelabuhan umum yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan:

mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya;
bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan umum yang bersangkutan; dan
melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN
DI PELABUHAN UMUM

Pasal 33

(1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan umum terdiri dari instansi Pemerintah, Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang.

(2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemegang fungsi :

keselamatan pelayaran;
bea dan cukai;
imigrasi;
karantina;
keamanan dan ketertiban.

(3) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :

Unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
Unit pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan.

Pasal 34

(1) Instansi Pemerintah di pelabuhan terdiri dari :

pelaksana fungsi keselamatan pelayaran, melakukan:

1) penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;

2) penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;

3) penilikan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;

4) pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;

5) pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuh-an guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;

6) penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan.

(2) pelaksana fungsi bea dan cukai, melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan serta peraturan perundang-undangan lain yang dibebankan kepadanya;

(3) pelaksana fungsi imigrasi, melakukan penilikan atas lalu lintas orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan keimigrasian;

(4) pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan.

(5) Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum di pelabuhan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Pelaksanaan fungsi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a pada pelabuhan yang penyelenggaraan-nya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2) Pelaksanaan fungsi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a pada pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 36

(1) Pelaksana kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepelabuhanan dikoordinasikan oleh Pejabat pemegang fungsi koordinasi yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(3) mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan, guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan;

(4) menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
DI PELABUHAN UMUM

Pasal 37

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dilaksanakan oleh:

Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 38

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :

penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;
penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan usaha pokok pelabuhan yang dimaksudkan untuk:
kelancaran perpindahan intra dan/atau antar moda transpor-tasi;
pusat kegiatan pelayanan; dan
pusat distribusi dan konsolidasi barang.
Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan umum dengan prinsip saling menguntungkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan.

(2) Pelimpahan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria yang meliputi :

aspek keuangan;
aspek operasional;
aspek fasilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 40

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

(2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

USAHA KEGIATAN
PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 41

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.

(2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :

1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;

2) kegiatan penyediaan kawasan industri;

3) kegiatan penyediaan kawasan perdagangan.

kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, yang dalam keadaan tertentu akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan apabila tidak ada, dapat meliputi :

1) penyediaan fasilitas penampungan limbah;

2) penyediaan depo peti kemas;

3) penyediaan pergudangan.

kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :

1) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;

3) penyediaan sarana umum lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

(1) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan dapat dilaksanakan oleh :

(2) Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Pelabuhan;

(3) Badan Hukum Indonesia atau perorangan setelah dipertimbangkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 43

(1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diwajibkan :

(2) menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;

(3) menghindari terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan; dan

(4) menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VIII

PELABUHAN DARATAN

Pasal 44

(1) Pelabuhan daratan merupakan suatu tempat tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan umum.

(2) Menteri menetapkan lokasi pelabuhan daratan.

(3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan sesuai dengan kewenangan pada pelabuhan induknya.

(4) Penetapan lokasi pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan :

(5) tersedia jalur yang menghubungkan ke pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;

(6) berada di daerah yang mememiliki potensi di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan; dan

(7) rencana tata tuang wilayah yang bersangkutan.

(8) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

memiliki izin penetapan lokasi ;
menguasai tanah dengan luas tertentu sebagai daerah lingkungan kerja; dan
memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan daratan.

Terhadap pelabuhan daratan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelabuhan umum untuk tata laksana dan ketentuan umum ekspor impor barang.

Pasal 45

Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) di pelabuhan daratan dilakukan oleh :

Unit pelaksana teknis pelabuhan daratan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
Unit pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 46

(1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Badan Usaha Pelabuhan dapat mengikutsertakan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia lainnya melalui kerja sama.

(2) Kerja sama Badan Usaha Pelabuhan dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan bersifat nasional.

(3) Dalam melaksanakan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan.

(4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Badan Usaha Pelabuhan harus memperhatikan kepentingan umum dan prinsip saling menguntungkan.

(5) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 47

(1) Kerja sama dalam penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan untuk :

pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemberian jasa penundaan kapal laut;
penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
penyediaan berbagai bangunan dan lapangan di atas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 48

Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan pada jenis, struktur dan golongan tarif serta dengan memperhatikan :

kepentingan pelayanan umum;
peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
kepentingan pengguna jasa;
peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
pengembalian biaya; dan
pengembangan usaha.

Pasal 49

(1) enis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari :

pelayanan jasa kapal;
pelayanan jasa barang;
pelayanan jasa penumpang;
pelayanan jasa alat;
pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

(2) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam satu paket pungutan.

(3) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 50

(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

BAB XI
PELABUHAN KHUSUS

Pasal 51

(1) Lokasi pelabuhan khusus merupakan satu kesatuan dengan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.

(2) Penetapan lokasi pelabuhan khusus ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/ Walikota.

(3) Pengelolaan pelabuhan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

(4) Pengelolaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :

pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional, akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamat-an pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.

Pasal 52

(1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang merupakan satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.

(2) Wilayah pelabuhan khusus meliputi daratan dan perairan, atau perairan.

(3) Penggunaan wilayah daratan pada pelabuhan khusus dilaksana-kan oleh Pengelola Pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan :

alur pelayaran dan perlintasan kapal;
olah gerak kapal;
keperluan darurat;
tempat labuh kapal;
kelestarian lingkungan; dan
aspek pertahanan dan keamanan.

(4) Pengelola Pelabuhan khusus wajib menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta tugas pemerintahan di pelabuhan khusus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan wilayah perairan untuk pelabuhan khusus dan kewajiban pengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 53

(1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pe-labuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan pelabuhan khusus dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

(1) Pembangunan pelabuhan khusus harus berdasarkan izin yang diberikan oleh :

Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional;
Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;
Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.

(2) Pembangunan pelabuhan khusus dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

administrasi yang terdiri dari :

1) akte pendirian perusahaan;

2) Nomor Pokok Wajib Pajak;

3) izin usaha pokok dari instansi terkait;

4) akte/sertifikat penguasaan tanah;

5) proposal rencana kegiatan;

6) memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus;

7) rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.

teknis yang terdiri dari :

1) rencana induk pelabuhan;

2) tata letak dermaga;

3) gambar konstruksi bangunan pokok (denah, tampak, dan potongan);

4) gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;

5) hasil survei kondisi tanah;

6) hasil kajian keselamatan perlayaran termasuk alur pelayaran dan kolam pelabuhan;

7) batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis;

8) kelayakan/kajian lingkungan.

(3) Penetapan atau penolakan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Penolakan permohonan penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 55

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, wajib berpedoman pada :

rencana induk pelabuhan;
standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan;
standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
standar pelayanan operasional pelabuhan;
keselamatan pelayaran; dan
kelestarian lingkungan.

Pasal 56

Rencana induk pelabuhan, standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 57

(1) Dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan khusus diwajibkan :

(2) mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan lingkungan;

(3) mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

(4) bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan;

(5) melaksanakan pekerjaan pembangunan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;

(6) melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan

(7) melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan khusus secara berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Pasal 58

(1) Pengoperasian pelabuhan khusus harus berdasarkan izin yang diberikan oleh :

Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional;
Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;
Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.
Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.

(2) Pengoperasian pelabuhan khusus dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

pembangunan pelabuhan khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2;
keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
pengelolaan lingkungan;
memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 59

Pengelola Pelabuhan khusus yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :

mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;

mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan khusus yang bersangkutan; dan
melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin.

Pasal 60

(1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1).

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum; atau
pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.

(3) Izin penggunaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pelabuhan umum terdekat.

(4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 61

(1) Dalam hal pelabuhan khusus digunakan selain untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), diberlakukan ketentuan tarif jasa pada pelabuhan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan umum terdekat bekerja sama dengan pengelola pelabuhan khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan tarif jasa kepelabuhanan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 62

(1) Izin operasi pelabuhan khusus dapat dialihkan kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya.

(2) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1).

(3) Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus, Pengelola Pelabuhan khusus wajib melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tidak melaksanakan usaha pokoknya kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

(1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :

tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus;
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3);
menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

(3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1(satu) bulan.

(4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemegang izin pelabuhan khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, maka izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut.

Pasal 64

Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila Pengelola Pelabuhan khusus yang bersangkutan :

melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara; atau
memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus dengan cara tidak sah.

Pasal 65

(1) Pelabuhan khusus dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.

(2) Atas usul Pengelola Pelabuhan khusus dapat ditetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam oleh :

Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelabuhan khusus nasional/internasional;
Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;
Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.

(3) Penetapan pedoman operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 66

Persyaratan penetapan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam meliputi :

kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut dan sarana bantu navigasi pelayaran;
kesiapan pelayanan pemanduan;
kesiapan fasilitas pelabuhan;
kesiapan gudang di luar pelabuhan;
keamanan dan ketertiban;
kesiapan sumber daya manusia operasional dan tenaga kerja bongkar muat;
kesiapan sarana transportasi darat;
rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.

BAB XII

PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 67

(1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(2) Kegiatan pada pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan/atau hewan.

(3) Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat disinggahi kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.

Pasal 68

(1) Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan:

Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang dan kendaraan dari dan ke luar negeri;
kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional yaitu dengan meningkatnya kerja sama antara perusahaan pelayaran nasional dengan perusahaan pelayaran asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri;
pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan angkutan laut yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik;
kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.

(2) Persyaratan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri:

aspek administrasi yang terdiri dari :

1) rekomendasi dari Gubernur, Bupati/Walikota;
2) rekomendasi dari pelaksana fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan.

aspek ekonomi yang terdiri dari:

1) menunjang industri tertentu;
2) arus barang umum minimal 10.000 Ton/tahun;
3) arus barang ekspor minimal 50.000 Ton/tahun.

aspek keselamatan pelayaran yang terdiri dari :

1) kedalaman perairan di muka dermaga minimal - 6 M LWS;
2) luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) buah kapal;
3) sarana bantu navigasi pelayaran;
4) stasiun radio operasi pantai;
5) prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu;
6) kapal patroli.

aspek teknis fasilitas kepelabuhanan terdiri dari:

1) dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan;
2) gudang tertutup;
3) peralatan bongkar muat.
4) PMK 1 (satu) unit;
5) fasilitas bunker;
6) fasilitas pencegahan pencemaran.
7) fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, Menteri menetapkan pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

BAB XIII
FASILITAS PENAMPUNGAN
LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 69

(1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 70

(1) Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dioperasikan oleh Penyelenggara Pelabuhan umum atau Pengelola Pelabuhan khusus.

(2) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan Penyelenggara Pelabuhan umum atau Pengelola Pelabuhan khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian fasilitas penampungan limbah atau bahan lain di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB XIV
GANTI RUGI

Pasal 71

(1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya perbaikan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang bersangkutan.

(3) Pemilik dan/atau operator kapal yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan umum wajib meninggalkan jaminan untuk pelaksanaan ganti rugi sebelum kapal berlayar.

Pasal 72

Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 73

(1) Jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat domisili pelabuhan.

(2) Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bukti penitipan jaminan ganti rugi kepada pemberi jaminan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan umum.

(3) Dalam hal pemberi jaminan telah melaksanakan seluruh kewajib-annya dalam kaitan dengan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), jaminan ganti rugi dapat diambil kembali.

Pasal 74

(1) Penyelenggara Pelabuhan umum bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ke tiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.

(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kerugian yang nyata diderita.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Pelabuhan umum yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyelenggaraannya tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 76

(1) Pelabuhan regional yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), penyelenggara-annya dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi, sebagai tugas dekonsentrasi.

(2) Pelabuhan lokal yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), penyelenggara-annya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai tugas desentralisasi.

Pasal 77

Pelabuhan umum yang penyelenggaraannya oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), apabila hirarki peran dan fungsinya berubah, tidak mengubah status penyelenggaraannya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

(1) Pelimpahan atau penyerahan penyelenggaraan pelabuhan laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) oleh Pemerintah kepada Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan hirarki fungsi pelabuhan laut, dapat dimulai pada tahun 2002 sepanjang telah disediakan anggaran dan pernyataan kesanggupan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengoperasian pelabuhan laut tersebut.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Dalam hal ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian status pelabuhan khusus atau fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak

(4) ketiga, maka penyesuaian status akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang bersangkutan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 127